TP Rachmat: Pengentasan Kemiskinan Tanggung Jawab Pengusaha



 

Beritasatu.com, Jakarta - Tanggung jawab terhadap upaya pengentasan kemiskinan bukan hanya di tangan pemeritah, melainkan juga para pengusaha. Agar bisa ikut menurunkan angka kemiskinan, para pengusaha perlu terus menjaga laju pertumbuhan perusahaannya, menjalankan tanggung jawab sosial, dan menjadi teladan dalam menunjukkan disiplin nasional, termasuk disiplin membayar pajak.

 

"Setiap pengusaha perlu menjadi teladan dalam menjalankan social responsibility dan dalam disiplin membayar pajak," ujar pendiri Triputra Group Theodore Permadi Rachmat pada acara buka puasa dengan para pemimpin media massa di Jakarta, Rabu (23/05/18).

 

Pada kesempatan itu, ia mengatakan, mulai tahun depan buka puasa di tempatnya akan dipimpin oleh generasi muda. Ia akan menepi. Pria yang akrab disapa Teddy itu kini berusia 75 tahun memiliki dua anak laki-laki, yakni Christian Aryono Rachmat dan Arif Patrick Rachmat, dan putri bungsu, Ayu Patricia Rachmat.

 

Masalah utama di Indonesia saat ini, kata Teddy, adalah kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial. Meski sudah menurun tajam, jumlah penduduk miskin di Indonesia masih menjadi masalah besar yang harus diatasi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, pada 1970, sebelum pemerintah menerapkan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) I, penduduk miskin di Indonesia 70 juta atau 60%.

 

Namun, dengan pembangunan terencana, rangkaian Repelita, penduduk miskin tinggal 22,5 juta atau 11,2% tahun 1996. Sempat naik menjadi 24% tahun 1998 akibat krisis ekonomi dan politik, penduduk miskin terus diturunkan dan pada September 2017, jumlah penduduk miskin 10,1% atau 26,56 juta. Pada Maret 2017, penduduk miskin 27 juta atau 10,5%.

 

Dalam sejarah dunia, demikian Teddy, penurunan penduduk miskin terbesar terjadi di Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Dalam 35 tahun terakhir, penduduk miskin di negeri Tirai Bambu itu turun hampir satu miliar orang.

 

"Saat ke Tiongkok 35 tahun lalu, kita melihat orang bersepeda ke mana-mana. Para wanita tidak berdandan, sehingga sulit dibedakan dengan laki-laki. Tapi, sekarang kemajuan yang terjadi luar biasa," jelas mantan dirut PT Astra International Tbk itu.

 

Data Bank Dunia menunjukkan, selama tahun 1980-2002, penduduk miskin di Tiongkok turun dari 490 juta ke 80 juta. Selama dua dekade lebih itu, ekonomi RRT rata-rata melaju 9,4%. Menurut Teddy, kemajuan Tiongkok tidak saja disebabkan oleh kebijakan pemerintah, melainkan juga karena kehadiran korporasi dalam membuka lapangan pekerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

 

"Karena itu, perusahaan harus bisa bertumbuh pesat. Setiap pengusaha silakan mendorong kemajuan perusahaannya tanpa batas," tukasnya.

 

Namun, pengusaha tidak cukup hanya mengejar keuntungan. Untuk menurunkan angka kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ekonomi, kata Teddy, pengusaha harus menunjukkan tanggung jawab sosial. Berbagai langkah bisa diambil perusahaan untuk membantu usaha kecil dan para petani. Salah satunya adalah memperpendek mata rantai perdagangan. Barang petani bisa langsung dijual ke pabrik tanpa melalui tengkulak. Jika para petani memiliki koperasi, maka koperasi perlu diberikan akses ke pabrik.

 

Selain kemiskinan dan pengangguran, Indonesia saat ini menghadapi kesenjangan sosial yang serius seperti tercermin pada rasio Gini yang mencapai 0,39. Pada tahun 2008, rasio Gini Indonesia 0,35. Selama 2011-2014, rasio Gini berada di level 0,41. Semakin jauh dari nol, semakin tidak merata distribusi pendapatan. Sedang angka pengangguran terbuka per Februari 2018, sesuai survei BPS, sebesar 6,8 juta atau 5,1% dari total angkatan kerja yang mencapai 133,9 juta. Pada Agustus 2017, pengangguran terbuka 7 juta atau 5,5%.

 

Teddy melihat pemerintah sekarang sudah cukup baik. Ada upaya serius dan hasil yang sudah terlihat dalam menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan. "Mungkin kita beda pendapat. Tapi, itu yang saya lihat," ujarnya.

 

Aspek ketiga yang diingatkan Teddy adalah pentingnya disiplin. Para pengusaha perlu menunjukkan disiplin, mulai dari disiplin membuang sampah pada tempatnya, disiplin membuang limbah, hingga disiplin membayar pajak. Ia prihatin melihat tercemarnya Sungai Citarum, sumber air bersih Jawa Barat.

 

"Kok teganya perusahaan mengotori sungai yang menjadi sumber penghidupan masyarakat," tukasnya.

 

Sebagai pengusaha, tentu ada keinginan agar tarif pajak bisa diturunkan serendah mungkin. Namun, faktanya tax ratio atau rasio penerimaan pajak terhadap PDB di Indonesia cuma 11%. Sedang tax ratio negara tetangga di Asean sudah 15% dan di Eropa 35%. Teddy pun mengisahkan pengalamannya saat menjadi Panitia Tax Amnesty dan sering bertemu Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mereka para pengusaha sempat meminta pajak diturunkan.

 

Mereka akhirnya mendukung penuh kebijakan pemerintah setelah mendapatkan penjelasan dari Menkeu.

 

"Aduh, kalian pengusaha ini. Sudah kaya-kaya, masih mau turunkan lagi pajaknya. Pajak kita hanya 11% dari PDB. Sedang tetangga di Asean sudah 15%. Kalau pajak kecil, bagaimana pemerintah bisa membiayai BPJS, PNS, dan infrastruktur?" kata Teddy menirukan Sri Mulyani.

 

Teddy meminta para pengusaha menjadi panutan dalam menjalankan disiplin dan membuat standar baru di Indonnesia. Dia yakin, dengan perusahaan yang terus bertumbuh, pengusaha yang memiliki tanggung jawab sosial dan disiplin yang tinggi, negeri ini akan mencapai kesejahteraan dengan tingkat kesenjangan yang rendah.

 

Selengkapnya dapat dilihat pada: https://youtu.be/86-xeuqNXno

 

 

sumber : Berita Satu